Di era digital, reputasi sebuah lembaga pemerintah tidak lagi hanya ditentukan oleh siaran pers resmi atau pemberitaan media arus utama. Ia lahir dan tumbuh dari percakapan sehari-hari warganet di ruang digital, dari komentar singkat di kolom Instagram, emotikon apresiasi, hingga kritik tajam yang menggugah perbaikan. Inilah titik berangkat penelitian ini: bagaimana reputasi Pemerintah Kota Jakarta Barat terbentuk, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam diskusi publik warganet di media sosial Instagram.
Jakarta Barat dipilih karena posisinya yang strategis. Sebagai salah satu wilayah administratif dengan populasi besar di Provinsi DKI Jakarta, keragaman suara warganetnya menjadi cermin menarik tentang bagaimana kebijakan publik diterima, direspons, dan dinilai oleh masyarakat. Melalui pendekatan netnografi, penelitian ini menyelami perilaku, percakapan, pengalaman, persepsi, dan budaya komunitas digital yang berinteraksi di sekitar akun media sosial pemerintah daerah. Tujuannya adalah memetakan reputasi pemerintah daerah melalui diskusi publik di media sosial Instagram pada tahun 2026, dengan bertumpu pada konsep reputasi organisasi, public relations, government public relations, dan netnografi.
Penelitian ini menggunakan metode netnografi, sebuah pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami komunitas online secara mendalam, seolah-olah hadir dan terlibat dalam percakapan mereka. Observasi dilakukan terhadap isi diskusi di media sosial Instagram pemerintah daerah Jakarta Barat selama periode Maret hingga Juni 2026. Periode ini dipilih karena relevansinya dengan persiapan peringatan 500 tahun DKI Jakarta pada Juni 2026, momen bersejarah yang menjadikan diskusi publik tentang kinerja pemerintah semakin intens dan bermakna. Konsep yang dijadikan acuan analisis meliputi reputasi organisasi, public relations, government public relations, dan netnografi itu sendiri, sebuah kerangka yang memungkinkan peneliti melihat bagaimana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terjalin di ruang digital.
Hasil penelitian mengungkap bahwa diskusi warganet tentang Pemerintah Kota Jakarta Barat terbagi ke dalam beberapa tema besar: dukungan, harapan, penilaian baik, kinerja, dan reputasi. Dari kodifikasi budaya yang muncul dalam dialog di media sosial, tergambar jelas bagaimana warganet memaknai kehadiran pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Warganet membicarakan reputasi pemerintah daerah secara umum dengan nada positif hingga netral. Diskusi paling ramai menyoroti kinerja pemerintah, khususnya dalam hal fasilitas umum, penanganan masalah lingkungan, keamanan, kebakaran, kesehatan masyarakat, olahraga, dan kepemudaan. Respons yang diberikan pun beragam, mulai dari komentar singkat, emotikon, hingga tanggapan langsung yang membentuk percakapan panjang. Secara umum penilaian warganet terhadap kinerja pemerintah daerah dominan positif, dengan reputasi Pemerintah Kota Jakarta Barat pada trimester awal 2026 tergolong baik, serta integritas, kepedulian, transparansi, kompetensi, dan responsivitas sebagai kata-kata kunci yang melekat padanya.
Penelitian ini juga mengungkap sebuah proses yang menarik: bagaimana reputasi pemerintah terbentuk melalui alur komunikasi yang dinamis. Biro Humas Pemerintah Kota Jakarta Barat mengunggah informasi mengenai pelayanan publik, pembangunan, kebersihan, bantuan sosial, kegiatan Wali Kota, hingga penanganan masalah masyarakat melalui media sosial. Informasi ini kemudian memicu respons warganet, komentar, diskusi, kritik, dan apresiasi, yang pada akhirnya membentuk persepsi publik dan bermuara pada pembentukan reputasi pemerintah. Alurnya sederhana namun berdampak besar: informasi, respons warganet, diskusi, kritik dan apresiasi, persepsi publik, lalu reputasi pemerintah. Media sosial, dengan demikian, bukan sekadar saluran informasi satu arah, melainkan ruang komunikasi dua arah yang hidup antara pemerintah dan masyarakat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tema besar yang muncul dalam diskusi warganet meliputi dukungan, harapan, dan penilaian positif atas kinerja Pemerintah Kota Jakarta Barat, khususnya di bidang pelayanan publik, meskipun tetap ada keluhan mengenai pelayanan administrasi. Aspek infrastruktur seperti jalan rusak, drainase, dan fasilitas umum juga menjadi perhatian, begitu pula kebersihan, pengelolaan banjir, keamanan lingkungan, dan transparansi program pemerintah. Di sisi lain, apresiasi masyarakat yang memuji pelayanan pemerintah menunjukkan bahwa kerja keras Biro Humas dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat tidak luput dari perhatian. Penilaian warganet terhadap kinerja pemerintah daerah pun mengerucut pada lima atribut utama: integritas, kepedulian, transparansi, kompetensi, dan responsivitas. Pada akhirnya, penelitian netnografi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Biro Humas Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam memahami reputasinya, sebagaimana dibicarakan dan dimaknai oleh publik di ruang digital. Sebab, di era ketika setiap komentar bisa menjadi cermin, mendengarkan warganet adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan publik yang lebih baik.
Penelitian ini merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Ketua penelitian adalah Dr. Imulansati Tomohardjo, SH, M.Si (NDIN: 0330077301), dengan anggota Dewi Sad Tanti, M.Ikom (NDIN: 07 260677 01) dan Sugihantoro, S.Sos, M.Ikom (NDIN: 0330117306). Mahasiswa yang terlibat adalah Putri Khoirunnisa Ramadhanti (NIM: 44523010029) dan Muhammad Husna Kurniawan (NIM: 44225010002), serta mitra Mochamad Taufiq Hidayat, M.Ikom (NIP: 197710032008031001). Penelitian ini didukung oleh Mitra Kementerian Komunikasi Digital, LPPM Universitas Mercu Buana Jakarta, dan FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta. Target luaran penelitian ini adalah publikasi di jurnal terakreditasi Sinta dan penerbitan HAKI poster penelitian, dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diharapkan adalah tersosialisasikannya konsep netnografi public relations yang memfokuskan pada diskusi, budaya, dan perilaku warga dalam mendukung reputasi lembaga melalui media online. Pada tahun kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintah terkait.